KJN Sektor O — Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kepala Unit Penertiban Izin Undang-Undang Gangguan

Fakta Cepat

Sektor: O — Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Subsektor: 84 — Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Kode Jabatan: 310.10
Kode KBJI: 3354.99
Pendidikan: S1 Hukum (+1 lainnya)

Ringkasan Tugas

Membagi tugas dan memberi petunjuk dalam meneliti, memeriksa dan menilai permohonan izin UUG, penyelesaian pengaduan, menyusun konsep rencana kegiatan mengenai pelaksanaan pengawasan atau penertiban terhadap perusahaan serta memantau pelaksanaannya untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana.

Rincian Tugas

Membagi tugas atau kegiatan unit penertiban izin UUG kepada bawahan dan memberi arahan sesuai dengan tugas kemampuan dan permasalahannya.
Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meneliti, memeriksa dan menilai permohonan izin UUG, penyelesaian pengaduan, pelaksanaan pengawasan atau penertiban terhadap perusahan serta tindakan penutupan terhadap perusahan yang tidak atau belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan undang-undang gangguan bersama dengan instansi lain.
Menerima dan menilai permohonan izin UUG serta menyiapkan langkah operasional untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan terkabulnya izin yang diminta pemohon.
Mengatur petugas dinas operasional untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi perusahan berdasarkan pengaduan secara lisan atau tertulis untuk menemukan adanya pelanggaran dalam rangka pengawasan serta pembinaan terhadap perusahan atau tempat usaha.
Meneliti dan mempelajari data serta berkas permohonan izin UUG yang sudah habis masa berlakunya dan menyiapkan langkah operasional untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan izin UUG.
Mempelajari serta menilai surat pengaduan lisan atau tertulis seperti masalah pencemaran lingkungan dan mengatur pelaksanaan pengecekan di lapangan, memberi petunjuk kepada petugas cara memberikan saran pemecahan kepada pengusaha sebagai bahan untuk dikonsultasikan kepada atasan sehingga mendapatkan penyelesaian yang tepat agar perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan gangguan yang berlaku.
Melakukan proses pemanggilan melalui surat kepada perusahaan yang melanggar, untuk diminta penjelasan atau pertanggungjawaban atas terjadinya gangguan pencemaran oleh perusahaan terhadap lingkungannya sebagai upaya mendapatkan penyelesaian secara manusiawi.
Melakukan tindakan penertiban seperti penutupan atau penyegelan perusahaan yang melakukan pelanggaran serta tidak mengindahkan peraturan undang-undang gangguan dalam rangka menegakkan hukum serta wibawa pemerintah.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Persyaratan Pendidikan

S1 Hukum
S1 Bidang Ilmu Sosial

Pengetahuan Kerja

Memahami hukum dan peraturan perundang-undangan bidang gangguan.
Memahami sistematika peraturan perundang-undangan.

Karakteristik Jabatan

Upaya Fisik

2Berjalan
3Duduk
26Berbicara
24Melihat

Bakat

GIntelegensia
VKemampuan Verbal
QKemampuan Ketelitian
EKoordinasi Mata Tangan Kaki

Temperamen

DKemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin/Direction
JKemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan pembuatan kesimpulan/penilaian/keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indera
MKemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji
PKemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerima dan pemberian instruksi
TKemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas toleransi atau standar-standar tertentu